Fasilitas Hotel Isoman untuk Anggota DPR Tuai Pro Kontra

By Robby Prihandaya 30 Jul 2021, 18:38:33 WIB HOTEL
Fasilitas Hotel Isoman untuk Anggota DPR Tuai Pro Kontra

Keterangan Gambar : Gedung MPR/DPR RI


Anggota DPR RI, tenaga ahli, dan para staff yang terpapar COVID-19 mendapatkan fasilitas hotel untuk melakukan isolasi mandiri.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretariat Jendral DPR RI, Indra Iskandar. Ia menjelaskan, aturan terkait isoman dituangkan dalam surat Sekretariat Jendral DPR RI No SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 tertanggal 26 Juli 2021.

Namun, fasilitas hotel isoman anggota DPR, tenaga ahli dan staffnya itu menuai beragam tanggapan pro kontra dari berbagai pihak.

Baca Lainnya :

Anggota Komisi IX DPR, Anas Thahir, menilai fasilitas isolasi mandiri (isoman) dihotel untuk anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah kontraproduktif. Menurutnya, hal itu justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

"Saya nilai kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," ujar Anas lewat keterangan tertulisnya.

Menurutnya, anggota DPR yang positif COVID-19 dapat memanfaatkan rumah dinasnya untuk melakukan isoman. Apalagi, rumah dinas para legislator berada di kompleks tersediri dan tidak ada kontak langsung dengan masyarakat.

"Tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," kata Anas.

Ia juga menilai anggran yang digunakan untuk menyewa hotel isoman bagi angota DPR seharusnya dapat dialihkan ke keperluan yang lebih penting. Terutama bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini.

Selain itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menyebut seharusnya Rumah Jabatan Anggota DPR RI bisa dimaksimalkan untuk isoman dan tidak perlu fasilitas hotel.

Semetara Sekjen PHRI, Maulana Yusran menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai, pada dasarnya setiap instansi baik swasta maupun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengarahkan karyawannya untuk isoman di tempat tertentu.

Menurutnya, dengan hal itu justru pendapatan hotel bisa didapatkan dari biaya sewa yang dibayarkan instansi tersebut. Ini merupakan strategi bertahan yag dilakukan pengusaha hotel.

“Kita sepakat aja, itu jadi bagian untuk membantu hotel untuk mencoba untuk bertahan. Dengan merubah strategi dengan menerima isolasi mandiri dari korporasi baik pemerintah atau swasta," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan tidak semua anggota dewan menggunakan fasilitas isoman di hotel berbintang bagi yang terpapar COVID-19.

"Saya anggap tidak semua anggota memakai fasilitas itu, tolong masyarakat bantu apakah fasilitas dari Sekjen benar dimanfaatkan anggota dan TA (tenaga ahli," kata Sahroni.

Politikus Partai Nasdem itu mengaku menggunakan dana pribadi saat keluarga dan staffnya terpapar COVID-19.

Meski demikian, Sahroni menganggap kebijakan Sekjen DPR yang memfasilitasi anggota dewan yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala dapat isoman di hotel berbintang, karena kondisi rumah sakit (RS) sekarang semuanya hampir penuh.

Berbeda dengannya, Fraksi NasDem DPR RI menyatakan menolak fasilitas hotel untuk isoman para anggota DPR RI staf dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPR.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Ahmad M. Ali mengatakan kebijakan Sekjen DPR itu berlebihan.

“Fraksi Partai Partai secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesekjenan DPR. Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan," kata M. Ali pada wartawan.

Menurutnya alokasi anggaran untuk isoman di hotel itu sebaiknya dialihkan untuk fasilitas rakyat yang isolasi.

“Lebih tepat fasilitas tersebut untuk kalangan rakyat bawah," pungkasnya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment